Home Press Release Aksi Biadap, Kriminal Ini Oleh Anggota Aparat TNI Atas Warga Sipil Acheh

Aksi Biadap, Kriminal Ini Oleh Anggota Aparat TNI Atas Warga Sipil Acheh

by Sjukri Ibrahim


‎بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
‎اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ, أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam kesempatan ruang dan waktu yg sgt berharga ini, kami ingin berbicara dan berkomentar selayaknya berkenaan tentang aksi brutal dan biadap ke atas seorang warga Acheh, Almarhum Imam Masykur, seorang warga Acheh asal Wilayah Batee Iliek, Acheh.

Kami di Majlis Gerakan Atjeh Meurdeka mengutuk dan menolak sekeras kerasnya aksi terror perampokan, penculikan, pemukulan dan penyiksaan sehingga menyebabkan kematian ke atas korban yang tidak bersalah, Imam Masykur.

Aksi biadap dan kriminal ini oleh sejumlah anggota aparat TNI ke atas warga sipil Acheh tersebut adalah satu gambaran TNI adalah sebagai mesin dan alat penjajahan Indonesia Djawa ke atas daerah² yg bergerak melakukan penentangan untuk dekolonisasi dan ingin keluar dari status Negara yang Non Berpemerintahan sendiri yang masih dijajah dibawah kekuasaan kolonial Indonesia Djawa.

Kami di Majlis Gerakan Atjeh Meurdeka mengutuk keras aksi brutal dan biadab TNI atas warga sipil Acheh ini bukanlah bertujuan untuk menuntut keadilan dari sistim perundang-undangan Indonesia Djawa. Nyawa warga Acheh lebih murah harganya dari seekor anak ayam dari sudut pandang mata penjajah Indonesia Djawa. Yang berharga di mata penjajah Indonesia Djawa adalah hasil kekayaan alam Acheh. Sejak Acheh bergabung ke dalam Indonesia Djawa tahun 1949 sehinggalah ke hari ini, tidak pernah Acheh merasakan apa pun bentuk keadilan yang sebenar-benarnya dari segala sisi termasuklah keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan ekonomi serta lainnya. Apa yang kami tuntut hanyalah semata- mata sebuah pertanggung jawaban dan obligasi politik dari pihak Indonesia Djawa agar setiap waktu bersiap sedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya selaku tersangka kriminal ke atas 50 ribu lebih jiwa bangsa Acheh sipil yang dieksekusi mati serta penyiksaan brutal ke atas para kombatan dan tentera pembebasan Bangsa Acheh di masa lampau hingga ke hari ini.

Walaupun Acheh sudah melewati 2 kali kesepakatan damai dengan pihak Indonesia Djawa, Ikrar Lamteh (1957) dan MoU Helsinki (2005) namun demikian rakyat Acheh tidak pernah mendapatkan hasil yang menguntungkan secara nyata dan permanen.

Bagi pihak Majlis Gerakan Atjeh Meurdeka, terimplentasi atau tidak poin-poin kesepakatan MoU Helsinki sudah tidak menjadi isu dan tidak releven lagi kerana Majlis Gerakan Atjeh Meurdeka sudah pun menolak bulat-bulat secara sepihak keseluruhan poin yang tercantum di dalam MoU Helsinki. Majlis Gerakan Atjeh Meurdeka berkeyakinan bahwa tahapan dan proses MoU Helsinki diterima, disetujui dan dimanipulatif hanya oleh sekelompok oknum pimpinan level 2 Angkatan Acheh Merdeka pada waktu itu. Dan akhirnya dengan tipu helah dan putar belit serta kelicikan pihak Indonesia Djawa sendiri berhasil memecah belahkan kelompok oknum pro MoU Helsinki tersebut sehingga kekuatan mereka dilemahkan dan pada hari ini berhasil dihancurkan. Jika mau dibandingkan hari ini Pemerintah Filipina jauh lebih tinggi integritas dan political will mereka dalam mensukseskan sebuah Self-Government Bangsamoro berbanding Indonesia Djawa yg penuh tipu helah. Kita boleh melihat hari ini kemajuan dan dinamika sebuah kerangka perdamaian dan pelaksanaan secara win win solution di Selatan Filipina antara mantan Presiden Duterte dan Ustaz Morad dan hari ini terus diperkukuhkan oleh Presiden Bongbong Marcos. Beginilah wajah sebuah bangsa dan pemerintahan yg beradab, berintegritas dan bermoral berbanding Indonesia Djawa yg biadab dan primitif.

Untuk menjamin survival dan kelangsungan hidup Bangsa Acheh yang holistik dari segenap sisi : agama, cara hidup, tamaddun, adat, resam, budaya maka oleh yang demikian proses dekolonisasi yang wajar harus segera dilaksanakan sebagaimana yang dituntut dalam Deklarasi PBB kerana ianya belum pernah dilakukan sejak tahun 1945 sehinggalah ke hari ini. Jika Indonesia belum bersiap untuk menyutujui Referendum Dekolonisasi yang diselenggarakan oleh pihak penengah maka opsi yang tersisa adalah penentangan dan konflik politik dan geo politik, penentangan bersenjata, perang propaganda, perang psikologis, perang diplomasi dan perang ekonomi. Majlis Gerakan Acheh Meurdeka selalu saja siap untuk menempuhi kedua-dua opsi tersebut demi untuk meraih tujuan politik akhir bagi Acheh agar dapat terus mengawal dan memelihara kedaulatan dan kemerdekaan serta kemuliaan Bangsa Acheh dari campur tangan dan intervensi politik asing dari luar Acheh.

Majlis Gerakan Acheh Meurdeka menyerukan kepada seluruh warga Bansa Acheh dari segala ras dan suku yang menetap di wilayah pesisir Timur yang menghadap selat Melaka, Wilayah Tengah di Rimba Pergunungan Acheh yang Hijau dan Wilayah pesisir Barat yang menhadap Lautan Hindi untuk sama-sama bergabung tenaga dan fikiran dalam satu kepentingan Nasional melakui satu pergerakan pembebasan kemerdekaan sebuah Negara dan Bangsa Acheh yang tercinta ini.

Terima Kasih.

𝐊𝐚𝐧𝐭𝐨 Neugara 𝐀𝐭𝐣𝐞̀𝐡
Jubir & 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢
Neugara 𝐀𝐭𝐣𝐞̀𝐡
𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐦 𝐒𝐰𝐞𝐝𝐞𝐧
Tengku Sulaiman Abdul Razak Tiro
𝐖𝐞𝐛. : https://freeacheh.org
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥 : jurubicara@freeacheh.org
𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐧𝐫 : +𝟒𝟓 𝟓𝟎 𝟏𝟏 𝟐𝟗 𝟒𝟓

You may also like

Leave a Comment